pengawasan fungsional. Badan ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. pengawasan fungsional

Fungsi pengawasan adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselematan kerja bersama. Setidaknya ada empat jenis, yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan internal adalah mengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. KEDUDUKAN: Merupakan instansi Kantor Pusat di linkungan BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP; Dipimpin oleh seorang. Tujuan pengawasan fungsional menurut Harvianda et al,. 6) Pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. 6. pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan akreditasi instansi pengguna sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi Uji. F. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Email: triwib1967@gmail. Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman bagi Pengawas Perikanan, pejabat yang membidangi kepegawaian, dan pejabat yang berkepentingan di lingkungan Kementerian, serta instansi terkait. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang. Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Perma No. Pejabat Fungsional. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut menurut perspektif maqāṣid al-syarīʻah. Baca selengkapnya tentang isi dan tujuan peraturan ini di sini. Pengawas internal telah menjalankan peran ganda baik sebagai pengawas internal dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus dalam perannya sebagai pengawas intelijen. 9. 2 Tujuan Pengawasan Fungsional Secara umum tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 tahun 2010 dijelaskan bahwa tugas pokok. Demikian informasi singkat terkait jenis Jabatan Fungsional Auditor. 01/2021. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. b. 1416; PERMENPAN. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. 508,. Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 3 PRA p:Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari pengawasan: Sebagai penilaian apakah masing-masing unit telah menerapkan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab mereka. Pengertian pengawasan fungsional menurut Halim (dalam Ardiansyah, 2010:25) menyatakanNomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Judul. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari pengawasan: Sebagai penilaian apakah masing-masing unit telah menerapkan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab mereka. Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2007) g. (c) Pengawasan melekat. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu unit organisasi/Kelembagaan yang dalam pelaksanaan. Dalam melaksanakan. ADDITIONAL MENU » Focus and Scope » Publication EticsPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Dokumen ini penting bagi para pengawas sekolah yang ingin meningkatkan kualifikasi dan. Pengelolaan administrasi pembukuan dan pelaporan keuangan daerah. Peraturan Perundang-undangan. 10: 29 Tahun 2010Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pengertian Pemeriksaan. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (Diharna, 1999:11) Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen merupakan pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan apabila. Jurnal SASI, Jemmy Pietersz. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang. Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, diterbitkan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawasan perikanan, serta untuk. Fungsi pengawasan yang utama adalah untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan. 2. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) Jabatan Fungional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Pasal 2 Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang. Pengawasan fungsional itu sendiri menurut Ma. Kata kunci: perampingan birokrasi, penyetaraan jabatan, administrator dan pengawas Abstract Simplification of the structure and equalization of administrative positions is a program to streamline the. Menyusun program pengawasan. ID ; 93 HLM. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas D. Standar Audit Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan h. Pengawasan Fungsional c. Auditor Terampil yang akan diangkat menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak pemperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang. Prinsip-Prinsip Pengawasan Prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1994: 149) adalah: a. Kelengkapan pengambilan contoh 4. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa, serta untuk meningkatkan. Membantu menyediakan data bagi auditor eksternal secara tertulis. Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional Polri, terdapat dalam pasal 3 Perpres No. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat. 3) Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. PERMENDAGRI No. Tugas-tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 1. Sedangkan secara. Unsur Pengawasan Melekat. Sedangkan pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk pula Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar. 5. Untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, digunakan delapan unsur Pengawasan Melekat (WASKAT) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi/instansi. Pengertian Pengawasan. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum. Pen-gawasan oleh Inspektorat akan mempengaruhi keber - hasilan pengelolaan keuangan, hingga Kota Manado bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sistem organisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam organisasi tersebut tidak. Sedangkan menurut Chandra dan Pareke (2018:84) pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap. D. Fungsi ini berbeda dengan Inspektorat Jenderal Departemen (Itjen) atau Badan Pengawas Daerah (Bawasda). , M. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang. Definisi Pengawasan dan Pengendalian. Belum Tersedia. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan. 3. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan. 8. 2. Selain itu,Dilansir dari laman setkab. Prinsip-Prinsip Pengawasan Prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1994: 149) adalah: a. 11. STATUS. 6. Pengawasan Fungsional (Wasnal) Sering terjadi kontroversi antara Pengawasan Melekat dengan Pengawasan Fungsional. INSPEKTORAT DAERAHA. Pengawasan fungsional ini terdiri dari pengawasan. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. 8. Selanjutnya menurut Rahayu Relawati (2012 : 108), alasan. 60 Tahun 2008, diubah menjadi pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah/APIP), adalah pengawasan yang. (2) Sumber Data : Informan IV Jabatan : Kasubdin Pemasaran Lokasi Penelitian : Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta. 09/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Jabatan fungsional keterampilan terdiri dari; penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Pengawas SekoJahadalah PegawaiNegeriSipil (PN~) yangdiberiJabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, yaitu: 1. 140/ 9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya; 4. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Audit merupakan salah satu pendekatan pengawasan yang dalam pelaksanaannya harus mematuhi Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan menjunjung tinggi kode etik yang. 3. (1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan yang meliputi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa kelautan dan konservasi. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik danmanajerial padasatuan pendidikan. Pengabilan contoh dipelaku usaha maupun di dipasar 3. Tujuan Pengawasan. menjalankan fungsi pelayanan publik. JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. pengawas. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yangBerikut ini ulasan mengenai definisi pengawasan, fungsi pengawasan dan jenis-jenisnya yang telah dirangkum oleh Liputan6. U. Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yaitu melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memilikiHubungan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dengan Auditor Eksternal seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), BPKP, BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya, adalah sebagai berikut : 1. Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap. Peraturan BKN No. Selain badan Pengawas daerah, dalam penyelenggaraan. Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan yang selanjutnya disebut Pengawas Perdagangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga. 00- 125/K/1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Instansi pengawas mempunyai tugas untuk mengawasi wilayah kerja tertentu. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya; 11. manusia dengan menambah beban kerja mereka agar semua target pengawasan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dapat tercapai. CONTROLLING (FUNGSI PENGAWASAN) Fungi-fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling) = pengendalian Definisi PENGAWASAN, PENGENDALIAN Proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi & manajemen tercapai Konsep “penetapan standar, pengukuran kegiatan dan tindakan korektif” Aktivitas. Dokumen ini berisi petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN pada tahun 2011. 8. mukhlis zen. tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. Pengawas Bibit Ternak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sekretariat Badan Pengawasan terdiri dari : Bagian Perencanaan dan Keuangan; Bagian Kepegawaian; Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Umum; Kelompok Jabatan Fungsional. 19 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. Dalam Permendagri nomor 64 tahun 2007 pasal 1, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Definisi pengawasan yang dikemukan oleh Robert J. kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang akuntabel, memiliki jiwa teamwork, perfect dan inovatif maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara transparan dan profesional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK. 8. Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri. Inspektorat Wilayah IV. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat. id, dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, disebutkan bahwa jenjang Jabatan Administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Jabatan. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya. Peta Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. a. 6 tahun 2003) terbitan: (2003) pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemeerintah daerah (surat keputusan menteri dalam negeri no. 8 Tahun 2016 memberikan argumentasi bahwa Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan. BIN. B. PERMENPAN NO 9 TH 2009 - PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASlL PENGAWASAN FUNGSIONAL. Mar 1, 2023 · Jabatan fungsional keahlian terdiri dari; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. KPPN Tipe A1 memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan . pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 17 Tahun 2011 yakni : (1) Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. go. Pengawasan ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan aktivitas karyawan agar sesuai dengan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Fungsional Auditor atau disebut Auditor adalah PNS yang diberi tugas. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yaitu melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri atas: perencanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. b. Si selaku pembimbing 2. Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, danMODEL PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PENGUATAN KAPASITAS FISKAL Tri Wibowo, Pusdiklatwas BPKP, Jalan Beringin 2, Ciawi, Bogor. PPUPD dalam melaksanakan tugasnya,berkedudukan di bawah dan. Jadwal pada saat pengawasan yang dilakukan Inspektorat. 1056 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA. Pengawasan melekat memiliki 6 unsur yaitu organisasi, kebijakan, perencanaan kerja, prosedur kerja,. 19/1996 atau terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit pengawasan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengawas perdagangan. id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Penyelia. Polla pengawasan DPRD Kabupaten Batang belum berorientasi pada visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Batang 2012-2017. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawasan mutu hasil pertanian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan. Aparat pengawasan fungsional menyusun rencana kerjanya dalam bentuk Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dan sejalan dengan. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. E-Learning Jabatan Fungsional Pengawas Alsintan Materi E-Learning Jabatan Fungsional Pengawas Alsintan. PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA A.